Siaran Pers IDI dalam Kunjungan Menteri Kesehatan RI

Siaran Pers Ikatan Dokter Indonesia Dalam Kunjungan Menteri Kesehatan RI DR.Dr Terawan Agus Putranto, Sp.Rad (K) ke Pengurus Besar Ikatan Dokter Indonesia  - Jakarta 30 Oktober 2019

Pertama Saya menyampaikan rasa prihatin dengan apa yang terjadi di media sosial belakangan ini yang mencoba mengadu domba IDI dengan Presiden terkait pengangkatan Menteri Kesehatan yang baru. Narasi-narasi yang disebarkan bahkan bisa berakibat memecah belah IDI dan dokter.

Perlu diketahui oleh seluruh masyarakat Indonesia bahwa Pembangunan Kesehatan adalah partisipasi bersama semua lapisan dan elemen masyarakat, di mana dokter Indonesia merupakan stakeholder utama dalam melakukan usaha promotif, preventif, kuratif dan rehabilitatif. Maka segala usaha untuk memecah belah IDI adalah usaha memecah belah pembangunan kesehatan, yang ujungnya akan merugikan masyarakat.

Oleh karena itu saya sebagai orang yang diamanati untuk memimpin barisan dokter Indonesia akan menghadapi semua yang akan melakukan usaha-usaha tersebut, kami bersungguh-sungguh akan menjaga persatuan dan kesatuan dokter Indonesia.

IDI berharap akan mendukung Kementerian Kesehatan RI yang baru ini untuk segera menyelesaikan masalah pembangunan kesehatan yang belum terpenuhi selama 74 tahun Indonesia merdeka.

  1. Sarana dan prasarana kesehatan di pelosok-pelosok Indonesia yang belum terpenuhi, sehingga untuk apa punya kartu tetapi tidak dapat mengakses sarana kesehatan
  2. Distribusi dokter dan tenaga kesehatan yang merata, tentunya di daerah yang sudah ada fasilitias yang mumpuni, banyak dokter dikirim ke suatu daerah tetapi tidak ada fasilitas yang membuat dokter itu bisa bekerja.
  3.  Sistem kesehatan yang baik. Karena jika sistem kesehatannya baik, maka dokter dan tenaga kesehatan akan menjadi baik juga dalam bekerja. Dan sebaliknya jika sistemnya tidak baik maka dokter baik pun tidak bisa menjadi baik dalam berpraktik kedokteran.
  4. Komitmen terhadap usaha promotif dan preventif tidak sebatas kata-kata tetapi dengan usaha yang konkrit. Salah satunya dengan anggaran yang cukup dan pengarusutamaan fungsi puskesmas, Puskesmas jangan lagi mengurusi JKN/BPJS dalam kuratif. Tetapi fokus ke usaha promotif dan preventif, kita hanya memiliki 9850 puskesmas di Indonesia dan yang terakreditasi paripurna hanya sedikit sekali sekitar 100, artinya hanya 1%. Jika dibagi rata dengan penduduk Indonesia, maka satu puskesmas harus menjaga 27 ribu penduduk, kalau serius bekerja ini saja sudah kelabakan pastinya. Terlebih kondisi geografis menjadikan masalah semakin sulit, bayangkan apalagi disambi dengan mengurus BPJS. IDI sangat prihatin dengan meningkatnya jumlah orang sakit yang tidak terkendali. Dan ini akan menurunkan target-target SDGs serta beban JKN menjadi tinggi dengan banyaknya orang sakit.
  5. Penggunaan teknologi kedokteran canggih. Ketertinggalan Indonesia dalam persaingan global adalah karena regulasi yang sangat tidak mendukung terhadap eksisnya dunia kedokteran dan pelayanan kesehatan di Indonesia, oleh karena itu IDI meminta untuk segera diperbaiki. Sebagai contoh di Malaysia pajak obatnya dihilangkan begitu pula pajak alkes dan banyaknya regulasi yang menjadikan dokter-dokter di Malaysia eksis bisa bersaing. Kami merasakan terdapat regulasi yang menyulitkan misalnya tentang pendirian klinik, dan saat ini PMK 30 / tahun 2019.
  6. Pengembangan dunia Kedokteran Indonesia juga perlu dilihat sebagai proses yang utuh dari hulu ke hilir, dari mulai masa pendidikan dokter hingga setelah para dokter bertugas. Sesuai amanat UU, pada program pendidikan spesialis perlu realisasi penerapan insentif dan perlindungan hukum bagi peserta pendidikan. Distribusi dokter dan dokter spesialis dilakukan dengan prinsip kolaborasi dengan stimulasi berupa reward dan insentif yang proporsional sesuai beban geografis serta jaminan kepastian dan perlindungan hukum yang lebih baik.
  7. IDI mendorong realisasi penerapan basic salary bagi dokter umum dengan besaran yang mencerminkan apresiasi terhadap proses pendidikan dan pelatihan yang telah dijalani untuk mencapai lisensi dokter, beban dan resiko pekerjaan yang dihadapi oleh para dokter umum.

Dokter Indonesia akan terus bersungguhg-sungguh untuk mewujudkan Indonesia sehat, Dokter Indonesia sudah terbukti selama lima tahun berjalannya JKN (dengan dokter kami dihargai sangat murah), tetapi kepuasan masyarakat sangat tinggi. Kementerian Kesehatan diharapkan melakukan perubahan pendekatan dalam pembangunan kesehatan, dari yang semula sebagai regulator semata menjadi penggerak partisipasi dan kolaborasi berbagai elemen bangsa untuk memecahkan problem pembanguan kesehatan.

Ketua Umum

Dr. Daeng M Faqih, SH, MH

NPA IDI : 44.016

IDI Cabang Kota Bekasi :

Ruko Suncity Square Blok E/6 Kota Bekasi

Telp: 021 884 3855/ 021 88863617

Email: idikotabekasi@gmail.com

ATIKEL TERKAIT

Menjelang Tahun Baru 2020, jadwal layanan Sekretariat IDI Cabang Kota Bekasi TUTUP pada
Siaran Pers Ikatan Dokter Indonesia Dalam Kunjungan Menteri Kesehatan RI DR.Dr Terawan Agus
Sekretariat IDI Kota Bekasi menerima Surat Edaran dari PB IDI tertanggal : 25
Berikut ini adalah susunan Acara Musyawarah Cabang IDI Kota Bekasi     07.00 - selesai   
Diumumkan kepada seluruh anggota IDI Kota Bekasi untuk melampirkan juga identitas seperti KTP

Copyright © 2017 IDI Cabang Kota Bekasi